Pemprov Sumut Mulai Jalankan Program Sekolah Gratis Tahun 2026

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melalui sejumlah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumut melakukan Konferensi Pers di Anjungan Dekranasda Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan, Rabu (17/9). Hal tersebut dilakukan terkait Sumut yang telah meraih predikat Universal Health Coverage (UHC). (Foto : Alexander AP Siahaan/Diskominfo Provsu).

Medan, Sumateraherald.com

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) akan memulai Program Sekolah Gratis pada tahun 2026. Program ini dilaksanakan secara bertahap dan akan diawali dari Kepulauan Nias.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut, Dikky Anugerah, dalam konferensi pers OPD Pemprov Sumut di Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Rabu (17/9/2025).

“Ini daerah (Kepulauan Nias) yang masih mendapat perhatian lebih, supaya bisa mengakselerasi pembangunan,” kata Dikky.

Program yang diberi nama Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) ini memberikan pembebasan biaya sekolah bagi siswa SMA/SMK/SLB di seluruh Sumut. Setelah dimulai dari Kepulauan Nias pada tahun 2026, program akan berlanjut ke kawasan Pantai Barat pada tahun 2027, kemudian diterapkan secara bertahap hingga mencakup seluruh wilayah Sumut.

“Poin pentingnya agar orang tua tidak lagi terbebani biaya sekolah. Dengan begitu, anak-anak bisa bersekolah gratis dan meringankan beban keluarga,” ujarnya.

PUBG merupakan salah satu program prioritas yang masuk ke dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang digagas Gubernur Sumut Bobby Nasution. Selain PUBG, ada sejumlah program lain yang turut dijalankan, di antaranya:

• Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP), untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.

• Digitalisasi Pelayanan Publik Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif (CERDAS), yakni penyediaan satu portal layanan publik yang cepat dan transparan, serta dukungan internet gratis di ruang-ruang publik.

• Program Berobat Gratis (PROBIS), yang memungkinkan masyarakat berobat cukup dengan KTP tanpa biaya.

• Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI), yaitu pembangunan infrastruktur berbasis potensi kawasan, misalnya intervensi di sektor pangan pada wilayah swasembada.

• Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice (PRESTICE), yang mengedepankan penyelesaian masalah hukum dengan alternatif di luar jalur litigasi.

Turut hadir dalam konferensi pers tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Faisal Hasrimi, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Timur Tumanggor, Direktur RSU Haji Medan Sri Suriani Purnamawati, serta Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Sumut Harvina Zuhra. (H17/DISKOMINFO SUMUT)