Pemprov Sumut Siap Dukung Program-program OJK

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Togap Simangunsong membuka kegiatan Peningkatan Kompetensi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam penyusunan dan pencapaian target Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) yang diselanggarakan OJK Sumut di Le Polonia Hotel Jalan Sudirman Medan, Selasa (23/9/2025). (Foto : Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Sumut / Munawar Harahap)

Medan, Sumateraherald.com

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya mendukung penuh program-program Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dukungan tersebut antara lain diwujudkan melalui dorongan transformasi digital bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perluasan akses pembiayaan, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola keuangan secara sehat dan berkelanjutan.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Togap Simangunsong, saat membuka kegiatan Capacity Building Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam penyusunan dan pencapaian target Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD). Kegiatan tersebut digelar OJK Sumut di Le Polonia Hotel Medan, Selasa (23/9/2025).

“Capacity building IKAD ini sangat penting, karena kita menyadari bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan, tetapi juga tentang pemerataan,” ujar Togap.

Menurutnya, akses keuangan yang baik tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga instrumen pemberdayaan sosial. Hal ini akan meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperkuat UMKM, sekaligus membuka peluang investasi di daerah. Pembangunan harus mampu menciptakan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mengakses layanan keuangan dengan mudah, aman, dan terjangkau.

“Capacity building hari ini bukan hanya forum berbagi ilmu dan pengetahuan, tetapi juga momentum memperkokoh komitmen kita dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik,” lanjut Togap.

Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah pembelajaran bersama sekaligus memperkuat koordinasi antar-stakeholder dalam mewujudkan Sumut yang semakin berdaya saing, inklusif, dan sejahtera melalui pengelolaan keuangan yang modern, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Sumut, Yusri, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mengevaluasi percepatan akses keuangan daerah agar program pembangunan lebih tepat sasaran.

“Kita akan terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi akses keuangan yang telah berjalan, memastikan tepat sasaran untuk masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung penyelarasan kebijakan pusat dan daerah, memperkuat pemantauan serta evaluasi program inklusi keuangan, dan mempercepat pencapaian target inklusi keuangan nasional,” kata Yusri.

Ia menambahkan, dengan forum ini TPAKD dapat terus belajar dan memastikan program yang disusun benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat. “Mudah-mudahan kegiatan TPAKD yang kita selenggarakan melahirkan konsep pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan ini diikuti seluruh TPAKD dari 33 kabupaten/kota di Sumut. Hadir sebagai narasumber Direktur Ekonomi Syariah dan BUMN Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Rosy Widiawaty. (H14/DISKOMINFO SUMUT)