Lewat Program 3 Juta Rumah dan Bedah Rumah, Pemprov Sumut Permudah Masyarakat dapat Rumah Layak Huni

KONFERENSI PERS SENIN 22 SEPTEMBER 2025

Kadis PERKIM Sumut Hasmirizal Lubis bersama Kadis PUPR Sumut Hendra Darmawan Siregar saat melakukan konferensi pers di ruang Dekranasda lantai 1 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Sumut, Senin (22/9/2025). Diskominfo Sumut / Fahmi Aulia

Medan, Sumateraherald.com

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni. Melalui Program 3 Juta Rumah dan Bedah Rumah, pemerintah berharap dapat mengurangi kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah (backlog).

Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sumut, jumlah backlog di Sumut mencapai sekitar 938.217 rumah tangga, atau 9,5 persen dari total backlog nasional. Selain itu, masih ada ribuan keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH).

“Target kita tahun ini membangun 15 ribu rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan hingga saat ini sudah ada sekitar 7.028 unit yang akad,” ujar Kepala Dinas Perkim Sumut, Hasmirizal Lubis, dalam temu pers yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro No. 30, Medan, Senin (22/9/2025).

Untuk mengurangi jumlah RTLH, Pemprov Sumut juga menargetkan bedah rumah sebanyak 400 unit pada tahun ini. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pengentasan kawasan permukiman kumuh, terutama di kota-kota besar.

“Anggarannya Rp30 juta per RTLH, namun kami juga mengedepankan swakelola. Artinya, ada tambahan dana dari masyarakat bila ingin spesifikasi tertentu,” jelas Hasmirizal.

Menurutnya, kedua program ini akan berdampak besar terhadap tata ruang wilayah di Sumut, termasuk tumbuhnya kawasan perkotaan baru. Perencanaan tata ruang yang baik, lanjutnya, akan memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Oleh karena itu, integrasi dengan transportasi publik, sarana-prasarana, serta utilitas seperti drainase, sanitasi, air bersih, jalan lingkungan, dan ruang terbuka hijau benar-benar harus diperhatikan,” tambahnya.

Hasmirizal juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan program rumah untuk MBR maupun bedah rumah RTLH secara optimal. Terlebih, pemerintah saat ini berupaya mempermudah akses masyarakat melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Lewat FLPP, program ini semakin mudah diakses. Hanya dengan uang muka 1 persen, bunga flat 5 persen, tanpa biaya notaris, bunga 0 persen, dan bebas Bea Balik Nama (BBN). Ini tentu sangat membantu masyarakat,” tegasnya. (H15/DISKOMINFO SUMUT)