 |
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menerima kunjungan Deputi Direksi Wilayah I BPJS Kesehatan Nuim Mubarak di Ruang Kerja Lantai 10 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan, Selasa (9/9). Kunjungan tersebut membahas mengenai Sumut yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), program yang menjamin setiap warga untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan. (Foto : Alexander AP Siahaan/Diskominfo Provsu).
Medan, Sumateraherald.com
Provinsi Sumatera Utara (Sumut) resmi meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas per 1 September 2025. Capaian ini lebih cepat dari target dua tahun yang sebelumnya ditetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut.
Gubernur Sumut Bobby Nasution meminta agar layanan UHC benar-benar optimal dirasakan masyarakat. Mulai 1 Oktober 2025, seluruh warga Sumut yang memiliki KTP dapat langsung dilayani di fasilitas kesehatan (Faskes) atau rumah sakit hanya dengan menunjukkan KTP.
Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat bertemu Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah I, Nuim Mubarak, di Ruang Kerja Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (9/9/2025).
“UHC merupakan salah satu program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, sekaligus tindak lanjut dari Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran. Salah satunya adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, hingga kesetaraan gender,” kata Bobby.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah memastikan dan berkoordinasi agar layanan UHC dapat dinikmati masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Sumut.
Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah I, Nuim Mubarak, menegaskan bahwa capaian UHC Sumut sejalan dengan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, yang menargetkan UHC 98,6% dari jumlah penduduk dengan tingkat keaktifan 80%.
“Per 1 September, Sumut sudah mencapai predikat UHC Prioritas. Capaian ini lebih cepat dari target dua tahun yang ditetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut,” ujarnya.
Nuim juga menekankan, BPJS Kesehatan memastikan seluruh pelayanan di Faskes dan rumah sakit sudah terkoordinasi dengan baik. Jika ada rumah sakit yang tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat peserta BPJS, maka akan dikenakan sanksi.
“Layanan bisa diputus bila tidak ada komitmen terhadap pelayanan masyarakat. Kalau ada yang membandel berulang-ulang, kami akan kasih teguran, bahkan sampai pemutusan kerja sama,” tegasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Muhammad Faisal Hasrimy, menambahkan bahwa program kesehatan merupakan salah satu prioritas Pemprov Sumut, melalui penguatan sistem jaminan kesehatan nasional agar seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan atau UHC. Hingga 1 September 2025, kepesertaan JKN di Sumut telah mencapai indikator UHC Prioritas dengan capaian 100,20% dan tingkat keaktifan 80,27%.
“Nantinya akan dilaunching UHC Prioritas dengan nama Probis Sumut Berkah atau Program Berobat Gratis Sumut Berkah, yang akan digelar pada akhir bulan ini,” jelas Faisal.
Pertemuan ini turut dihadiri Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong, Kepala Bappelitbang Sumut Dikky Anugerah, Kepala BKAD Sumut Timur Tumanggor, Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Ady Putra Parlaungan, serta Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan BPJS Kesehatan Rasinta Ria Ginting. (H21/DISKOMINFO SUMUT)
