 |
Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mengikuti Rapat Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri tentang Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 dan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah serta Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting di Ruang Sumut Smart Province Lantai 6 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan, Senin (8/9). (Foto : Alexander AP Siahaan/Diskominfo Provsu).
Medan, Sumateraherald.com
Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya bersama Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong mengikuti rapat koordinasi (Rakor) terkait penanganan inflasi, kemiskinan, serta menyikapi situasi pascademonstrasi. Rakor tersebut dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, dan dilaksanakan secara daring melalui Zoom serta luring di Lantai 6, Ruang Sumut Smart Province, Senin (8/9/2025).
Usai Rakor, Wagub Surya bersama Sekdaprov Togap menginstruksikan seluruh jajaran agar segera melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait dalam upaya menanggulangi inflasi dan kemiskinan di Sumut. Surya menekankan pentingnya pengendalian harga dan pasokan kebutuhan pokok.
“Segera berkoordinasi dengan instansi terkait serta kabupaten/kota mengenai masalah kemiskinan dan inflasi. Pastikan pasokan dan distribusi beras sampai ke masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian memaparkan perkembangan situasi unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah Indonesia. Menurutnya, sejak 25 Agustus hingga 7 September 2025, tercatat 228 aksi demonstrasi di 35 provinsi, kabupaten/kota.
“Saat ini kondisinya sudah mulai melandai,” kata Tito.
Pemerintah, baik pusat maupun daerah, disebut telah melakukan sejumlah langkah penanganan melalui rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa kolaborasi menjadi kunci dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Ia menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 0,86 persen per tahun agar pada 2029 dapat mencapai 5 persen.
“Jumlah penduduk miskin pada tahun 2025 tercatat sebanyak 23,85 juta orang. Dari jumlah itu, penduduk miskin ekstrem mencapai 2,38 juta orang,” ungkapnya.
Muhaimin menjelaskan, pemerintah telah merancang sejumlah strategi penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut meliputi pengurangan beban dasar melalui jaminan sosial dan bantuan sosial tepat sasaran, peningkatan pendapatan dengan memperluas akses dan kapasitas pekerja migran, pemberdayaan angkatan kerja, serta penciptaan peluang usaha.
Selain itu, strategi lain adalah pengurangan kantong kemiskinan melalui perbaikan rumah tidak layak huni, pemenuhan infrastruktur dasar, serta pemberdayaan berbasis kawasan. “Hampir seluruh provinsi telah mengalami penurunan tingkat kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Rakor tersebut turut dihadiri Kepala BPS, seluruh kepala daerah se-Indonesia, jajaran kementerian, serta pimpinan perangkat daerah. (H21/DISKOMINFO SUMUT)
