 |
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Togap Simangunsong menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Situasi Terkini dan Pengendalian Inflasi tahun 2025, dengan Kementerian Dalam Negeri secara daring melalui aplikasi Zoom di Ruang Sumut Smart Province Lantai 6 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan, Selasa (2/9). (Foto : Alexander AP Siahaan/Diskominfo Provsu).
|
Medan, Sumateraherald.com
Seluruh kepala daerah diminta berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mengendalikan situasi di wilayah masing-masing. Langkah ini perlu dilakukan dalam merespons dinamika terkini terkait unjuk rasa yang terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Situasi Terkini dan Pengendalian Inflasi 2025, yang diikuti secara virtual oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Togap Simangunsong dari Ruang Command Center, Lantai 6 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (2/9/2025).
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tito Karnavian. Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan bahwa pemerintah mencatat aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025 telah terjadi di 107 titik pada 32 provinsi.
“Konsentrasi massa terpusat di lokasi strategis, seperti Mabes Polri, Mako Brimob, Polda, DPR RI, serta DPRD provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Tito.
Menurutnya, terdapat sembilan titik unjuk rasa yang berujung kerusuhan, yaitu di DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sumut, dan NTB.
Mengenai kondisi kamtibmas, Mendagri meminta Forkopimda terus meningkatkan koordinasi dengan tokoh masyarakat. Ia juga menegaskan agar kepala daerah tetap berada di wilayah masing-masing untuk mengendalikan situasi bersama Forkopimda.
“Gencarkan program pro rakyat seperti gerakan pasar murah, bantuan sosial, dan lainnya. Tunda semua kegiatan seremonial yang berkesan pemborosan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto mengingatkan agar kepala daerah terus menjaga kondusivitas dan tidak mudah terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ia juga mendorong Forkopimda untuk menyampaikan secara luas program-program positif pemerintah kepada masyarakat.
“Kalau ada aksi unjuk rasa, terimalah aspirasi mereka, datangi mereka. Mohon maaf, banyak yang enggan mendatangi karena takut. Untuk apa takut? Anda adalah perwakilan masyarakat, termasuk kepala daerah,” kata Putranto.
Selain itu, ia meminta pemerintah daerah memantau secara serius pelaksanaan program unggulan pemerintah yang bertujuan menyejahterakan masyarakat. Jika terdapat hambatan, segera dikomunikasikan agar dapat ditemukan solusi bersama. (H14/DISKOMINFO SUMUT)
