 |
RAKOR PENGENDALIAN INFLASI
Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya didampingi sejumlah OPD saat mengikuti Rapat Koordiasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 di Command Center Sumut Smart Province lantai 6 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro 30 Medan, Senin (11/8/2025). Diskominfo Sumut / Fahmi Aulia
|
Medan, Sumateraherald.com
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan kesiapannya melaksanakan langkah-langkah pengendalian inflasi sebagai bagian dari upaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Komitmen ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi 2025 yang diikuti Wakil Gubernur (Wagub) Sumut, Surya, melalui zoom meeting dari Ruang Sumut Provinsi, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 Medan, Senin (11/8/2025).
Langkah-langkah strategi yang akan segera dilaksanakan antara lain percepatan realisasi APBD, percepatan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), percepatan proyek infrastruktur pemerintah, pengendalian harga kebutuhan pokok, pencegahan ekspor-impor ilegal, perluasan lapangan kerja, peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, manufaktur, serta kemudahan perizinan usaha.
“Ini adalah langkah percepatan pertumbuhan ekonomi yang telah disampaikan oleh pemerintah pusat,” ujar Wagub usai Rakor.
Wagub juga melakukan instalasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, guna memetakan wilayah-wilayah yang inflasinya menjadi perhatian.
“Saya minta semua tim kerja OPD. Kegiatan apa saja yang bisa menekan laju inflasi, jalankan,” tegasnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, secara bulanan (m/m), Sumut mengalami inflasi sebesar 0,76% pada Juli 2025. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebut komoditas penyumbang inflasi terbesar adalah beras, bawang merah, serta kelompok pendidikan.
“Secara historis, kenaikan pada kelompok pendidikan terjadi mulai Juli hingga Agustus karena adanya pembayaran uang kuliah,” jelas Amalia.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa puncak produksi beras terjadi pada bulan Juni. Namun memasuki musim kemarau di beberapa daerah, produksi beras diperkirakan akan menurun pada bulan September dan Oktober.
“Stok di Bulog dan swasta tercatat 4 juta ton, dengan 1,3 juta ton telah dikeluarkan oleh Bulog. Distribusi harus dilakukan tepat sasaran dengan mekanisme yang ada,” kata Tito.
Ia berharap Rakor ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi inflasi di setiap daerah, sehingga pemerintah pusat bersama kementerian, kepala daerah, dan instansi terkait dapat segera menguraikan langkah-langkah konkret.
Rakor TPID ini melibatkan jajaran kementerian terkait, seluruh kepala daerah di Indonesia, pimpinan OPD se-Sumut, serta instansi vertikal seperti BPS Sumut, Bank Indonesia, dan Bulog Wilayah Sumut. (H21/Diskominfo Sumut)
